detakhukum.id, Bogor – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor menyerahkan sertifikat aset atas nama Pemerintah Kota Bogor kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya.
“Dari 213 yang sudah ada peta bidang tanahnya, sudah 110 yang kami diserahkan kepada Pemkot Bogor. Jadi tinggal 103 yang belum. Sisanya segera kami proses,” ungkap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor Erry Juliani Pasoreh dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2020).
Ia menjelaskan, sertifikat hak pakai tersebut meliputi sekolah, taman, kantor dinas, kantor kelurahan, dan aset pemerintahan lain. Adanya sertifikasi aset ini, sambung Erry, memberikan kepastian hak terhadap lahan yang ada di Kota Bogor. Hal itu disampaikannya saat melakukan audiensi bersama Bima Arya dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-60 di Balai Kota Bogor, Kamis (24/5).
“Dengan adanya sertifikasi aset ini memberikan kepastian hak terhadap lahan dan ini bagian dari ikhtiar dalam menyelamatkan aset milik pemerintah. Insyaallah Tidak ada gugatan karena sudah jelas dan pasti ini milik Pemkot Bogor,” jelasnya.
Erry berharap pada Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun ini, BPN Kota Bogor bisa terus melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Arah ke depan, kata dia, sekarang adalah tahun peningkatan kualitas data dan tahun layanan yang digital.
“Semoga instansi kita ini tambah maju dalam melayani masyarakat. Arahnya sekarang adalah tahun peningkatan kualitas data, tahun layanan yang digital,” lanjutnya.
Terbaru, BPN Kota Bogor telah melakukan pencanangan zona integritas secara eksternal, peresmian loket pelayanan yang maju dan modern sekaligus meluncurkan inovasi-inovasi aplikasi online yang terkait dengan pendaftaran tanah online, termasuk menyediakan sarana prasarana untuk warga berkebutuhan khusus.
“Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-60. Semoga selalu memberikan pelayanan terpercaya bagi masyarakat dengan melayani secara profesional dan terpercaya,” harap Bima Arya.
