detakhukum.id – Belum lama ini, tepatnya 29 September 2020 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK).
Adapun Perpres tersebut mengatur mengenai gaji PPPK di mana gaji paling rendah yakni gaji golongan I a sebesar Rp 1.747.900 dan gaji tertinggi yakni golongan IV e mencapai Rp 6.786.500.
Tak hanya itu, Perpres tersebut juga mengatur besaran gaji dan tunjangan PPPK yang sama dengan PNS di Instansi pemerintahan pusat dan daerah.

Hal ini sendiri termaktub dalam Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 1 Perpres tersebut.
Perpres tersebut juga mengatur bahwa PPPK juga berhak mendapat kenaikan gaji berkala dan istimewa. Dalam Pasal 3 Ayat 3 disebutkan, teknis kenaikan gaji diatur dalam PermenPan-RB.
Adapun tunjangan yang diperoleh PPPK terdiri atas tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya.
Nantinya, ketentuan yang lebih teknis untuk mengatur gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah pusat diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.
Adapun teknis gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah daerah akan diatur lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri.