detakhukum.id,Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan tidak semua persoalan harus dibawa ke Presiden, termasuk mengenai persoalan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat menjawab tentang usulan yang berkembang di masyarakat agar Presiden mengambil alih proses tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.
“Kita berbicara struktur. Dalam struktur organisasi ada kotak. Dalam kotak itu ada pejabatnya. Dalam pejabatnya itu ada job description-nya, tugas dan tanggung jawabnya, jangan semua persoalan ‘lari’ ke Presiden, terus ngapain yang di bawah,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/8/2021)
Dia mengatakan persoalan kepegawaian ada yang mengatur. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai standar-standar tersendiri dalam menentukan hal tersebut.
“Semaksimal mungkin Presiden tidak terlibat di dalamnya. Beri ruang kepada Presiden untuk berpikir yang besar. Persoalan-persoalan teknis biar pembantunya yang menjalankan. Itu memang strukturnya seperti itu,” tuturnya menjelaskan.
Moeldoko menekankan bahwa kehidupan bernegara harus berdasarkan struktur, supaya berjalan efektif. “Agar struktur organisasi bernegara berjalan efektif,” kata dianya.(dth)
