detakhukum.id, Jakarta – Koalisi Gerindra dan PKS di Pilkada DKI 2017 resmi selesai. Gara-garanya, Prabowo Subianto memutuskan menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Setelah 10 tahun Gerindra dan PKS bersama jadi oposisi. PKS memutuskan untuk bercerai.
Ungkapan Prabowo tentang PKS merupakan teman segajah dari Gerindra pun berakhir. PKS kecewa dengan keputusan mantan Danjen Kopassus itu bergabung dengan pemerintah, setelah PKS habis-habisan mendukungnya sebagai Capres di dua Pemilu.
“Secara umum akhirnya memang setelah Pak Prabowo bergabung ke koalisinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyatakan silakan partai koalisi saya untuk menentukan pilihan masing-masing itu sudah selesai urusan koalisi. Saat itu sudah selesai,” kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Dany Anwar dilansir dari merdeka.com di DPRD DKI Jakarta.
PKS justru ingin pindah ke lain hati. Dia memilih NasDem, yang hubungannya tak terlalu baik dengan koalisi Jokowi, sebagai tempat peraduan.
Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketum NasDem Surya Paloh sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Pertemuan itu bahkan sempat menjadi perbincangan publik. Mengundang reaksi Joko Widodo (Jokowi). Tapi Paloh menyatakan tetap setia dengan pemerintah.
Setidaknya dua kali pertemuan Paloh dan Sohibul yang tampak di media. Pertama di DPP NasDem pada 30 Oktober 2019. Kemudian berbalas 29 Januari 2020 di DPP PKS.
“Faktanyakan Pak Surya Paloh juga kan mainnya cantik jadi kita juga enggak merasa sendirian,” terang Danny.
Diceraikan PKS, Gerindra tampak belum mau blak-blakan menyatakan berpisah. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, tidak ada instruksi langsung mengenai koalisi yang sempat dibangun dengan PKS. Namun, pihak DPP secara tidak langsung meminta fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk mendukung pemerintahan Jokowi.
“Kalau perintah itu (ceraikan PKS) enggak ada, (tapi) secara khusus untuk berkomunikasi secara intens (dengan PDIP) tapi yang dialami langsung itu kita diminta untuk mendukung Jokowi,” katanya
