detakhukum.id,Bogor-Wakil Wali Kota Bogor,Dedie A.Rachim menyimak paparan implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan,Penganggaran,dan Pelaporan (SIMRAL) sebagai antisipasi permasalahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Paparan tersebut disampaikan oleh Tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Paseban Narayana,Balai Kota Bogor,Rabu (16/6/2021).
Dedie didampingi Sekda,Syarifah Sofiah dan kepala perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Dedie menyatakan pertemuan yang dilakukan secara tidak langsung sebagai tindak lanjut dari pembicaraan dengan Ketua APEKSI terkait adanya kekhawatiran dengan berbagai hal yang menyangkut laporan keuangan yang mana akan mempengaruhi laporan hasil audit.
“Untuk itu perlu diantisipasi dan didiskusikan sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin muncul dapat dieliminir dan mengurangi tingkat risiko,”kata Dedie mengawali pertemuan.
Pada kesempatan tersebut,perwakilan BPPT,Wenwen Ruswendi dan Kusnanda menyampaikan paparan status implementasi 2021.Dalam paparannya,Wenwen menjelaskan sebagai pertanggung jawaban moral,BPPT menyediakan SIMRAL meski adanya permintaan pemerintah daerah.
Namun hal tersebut tegas Wenwen,menjadi solusi yang bersifat hanya sementara,sebagai jembatan yang menghantarkan penatausahaan sampai pelaporan tahun 2021 agar bisa menyajikan laporan.
“Itu yang kami harapkan,hanya sementara.Kami tidak mengharapkan dan tidak mendorong SIMRAL menjadi sistem yang terus digunakan karena SIPD sudah ada ukuran,kebijakan dan sebagainya.Ini hanya jadi solusi sementara,menghantarkan tahun 2021 bisa menyajikan laporan keuangan,”jelas Wenwen.
Secara teknis kata dia,SIMRAL bisa menyajikan laporan-laporan yang di inginkan termasuk laporan yang dekat yaitu laporan prognosis semester I dengan catatan meeting rekening sudah dilakukan.
Di akhir pertemuan Sekda Kota Bogor,Syarifah Sofiah mengungkapkan,akan menindaklanjuti hasil dari pertemuan dengan pihak-pihak terkait,di antaranya APEKSI dan Korsupgah KPK.(lan/dth))
