detakhukum.id, Bogor – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 3.676 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024.
Pelantikan ini dihadiri oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, jajaran Forkopimda,serta Camat se-Kabupaten Bogor di lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (17/4/2025).
Dari total formasi yang dilantik, sebanyak 3.324 merupakan PPPK dan 352 adalah CPNS, dalam sambutan Bupati Bogor menyampaikan bahwa momentum pelantikan ini menjadi semangat baru bagi Kabupaten Bogor dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Kurang lebih ada 3.600 orang yang dilantik. Ini menjadi semangat baru untuk membangun Kabupaten Bogor, yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia,” ungkap Rudy.
Rudy, menegaskan pentingnya menjaga integritas serta nama baik Pemerintah Kabupaten Bogor di pundak para ASN yang baru saja diangkat.
“Kami ucapkan selamat bertugas. Yang terpenting adalah jaga integritas dan kehormatan Kabupaten Bogor. Karena nama baik Kabupaten ada pada Bapak-Ibu sekalian,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menerima Piagam Penghargaan dari BKN RI atas keberhasilannya sebagai salah satu daerah tercepat dalam proses pengangkatan CASN Tahun 2024.
Sementara, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas percepatan proses administrasi kepegawaian.
“Baru 36 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melantik CPNS dan PPPK. Kabupaten Bogor termasuk tercepat dan sudah kami cek dari sisi anggaran, semuanya aman,” kata Zudan.
Ia juga berpesan kepada seluruh ASN yang baru diangkat untuk memperkuat integritas dan kompetensi.
Menurut Zudan, Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang rasa provinsi. Penduduknya 5,8 juta. Ini kekuatan besar yang harus dibarengi dengan pelayanan publik yang optimal, katanya.
Zudan menambahkan bahwa pelatihan manajemen risiko harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemerintah daerah. “Jangan sampai ada resiko hukum, resiko operasional, atau bahkan defisit anggaran yang mengganggu reputasi pemerintah. ASN harus menghindari niat jahat dan bekerja dengan akuntabilitas.”ungkapnya.
Perlu diketahui, pelantikan tahap pertama ini akan diikuti oleh tahapan selanjutnya sesuai prosedur dan ketersediaan formasi. (spd)
