detakhukum, Bogor – Tahun ini, Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp5 miliar untuk menanggulangi banjir.
Hanya saja, angka tersebut dinilai masih kurang banyak jika dibandingkan daerah penyangga lainnya.
Hal itu sedikit membuat Bupati Bogor Ade Yasin kecewa. pasalnya jumlah bantuan itu menurun bila dibandingkan dengan bantuan DKI Jakarta pada 2019 lalu, yang dialokasikan sebesar Rp7 miliar.
Menurut politisi PPP itu, bantuan memang diprioritaskan untuk penanggulan banjir. Namun ia menyayangkan, jumlah yang diterima Pemkab Bogor justru menurun dan lebih kecil dibandingkan daerah penyangga lainnya.
“Banprov itu untuk membantu ibukota kaitan penanggulangan banjir disana. Tapi Kabupaten Bogor cuma dapat sedikit, dapatnya Rp5 miliar,” kata Ade.
Padahal, sambung dia, berbicara penanggulangan bersama kaitan banjir ibukota, erat kaitannya dengan penanganan di daerah hulu. Sedangkan daerah hulu, ada di Bumi Tegar Beriman.
Ia pun membandingkan dengan pendapatan bantuan yang diberikan kepada wilayah tetangga Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yang disebut mencapai Rp30-an miliar. Padahal, Kota Bogor bukanlah wilayah hulu.
“Ya berbicara penanggulangan dan bebersih Sungai Ciliwung, kan hulu-nya ada di daerah Cisarua, itu masuknya Kabupaten Bogor,” ungkap Ade.
Wanita yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat itu menjelaskan, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta itu kemungkinan besar hanya akan bisa mengkaver pekerjaan kecil seperti penanganan pembersihan sampah-sampah dengan memasang jaring-jaring terapung di beberapa aliran Sungai Ciliwung.
