detakhukum.id – Ketua United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, Selasa (1/12/2020). Ia juga menolak tunduk terhadap pemerintahan dan militer Indonesia.
Namun, pemerintahan itu justru ditolak oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“OPM tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi.”ujar Sebby Sambon dikutip bbc (2/12/2020).
Gerakan kemerdekaan di Papua terbagi ke berbagai fraksi.
ULMWP hanya satu di antara sekian organisasi gerakan kemerdekaan di Papua. Setidaknya ada 4 organisasi gerakan lain.
1. Organisasi Papua Merdeka
Berdiri sejak 1965 untuk menolak invasi Indonesia ke Papua Barat. OPM punya sayap militer bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang berdiri sejak 1973.
2. West Papua National Coalition for Liberation
Didirikan John “Otto” Ondawame pada 2005. Berbasis di Vanuatu.
3. Komisi Nasional Papua Barat
Didirikan para mahasiswa dataran tinggi Papua pada 2008. Kerap mengorganisir demonstrasi pro-kemerdekaan Papua.
4. Negara Republik Federal Papua Barat
Berdiri pada 2011. Didominasi oleh sosok-sosok elite dari wilayah pesisir.
Lalu apa itu ULMWP yang diketuai Benny Wenda?
Pada 2014, gerakan bernama United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dibentuk untuk menyatukan faksi-faksi pro-kemerdekaan Papua.
Benny Wenda didaulat menjadi ketua ULMWP. Namun, OPM menolak masuk dalam organisasi ini.
Pemerintah indonesia: “Benny Wenda Membuat Negara Ilusi.”
“Benny Wenda membuat negara ilusi, negara yang tidak ada. Papua Barat itu apa? Rakyatnya siapa? Dia memberontak, dia orang luar. Wilayahnya, Papua. Kita riil yang mengakui dia sebagai pemerintah? Orang Papua sendiri tidak juga mengakui.” ujar Mahfud MD, (Antara/narasi)
