detakhukum.id, Jakarta – Komisi VII DPR RI menyambut baik niat pemerintah untuk memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas. Dengan hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor.
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyatakan selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.
“Setelah Petral dibubarkan dan kemudian Satgas mafia migas dibentuk, sepengamatan kita belum ada yang digigit atau diperangi, karena seperti dugaan banyak orang, bahwa mafia migas ini seperti Hantu. Gondoruwo, ditakuti tapi jarang kelihatan,” kata dia di Jakarta,Sabtu (18/1).seperti dikutip dari merdeka.Com.
Namun demikian pada awal periode keduanya memimpin Indonesia, Presiden Jokowi telah secara terang-terangan akan memerangi keberadaan mafia migas.
Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada akhir 2019 lalu, Presiden Jokowi mengaku sudah mengetahui siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil impor minyak dan gas.
Jokowi pun mengingatkan agar pihak tersebut untuk berhati-hati.
Hal ini pun ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI ini mengelar pertemuan dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purmana atau Ahok yang salah satu agendanya membicarakan soal mafia migas.
Melihat upaya pemerintah ini, Sartono memberikan apresiasi kepada pemerintah. Namun demikian, anggota parlemen ini menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dalam upaya memerangi keberadaan mafia migas.
“Kita apresiasi, keinginan tersebut, sembari berharap ini tidak sekedar menjadi Festivalisasi belaka. Apapun istilahnya, mau itu perang, atau yang terbaru mau menggigit. Yang penting konsisten,” jelas dia.(Red)
