detakhukum.id – Twitter punya kebijakan khusus atau keistimewaan untuk para pemimpin dunia. Keistimewaan yang dimaksud adalah unggahan pemimpin yang dianggap melanggar peraturan Twitter, seperti twit bernada ujaran kebencian, propaganda, sampai hoaks, tak akan dihapus.
Keistimewaan ini juga berikan oleh Twitter kepada Presiden AS Donald Trump @realDonaldTrump. Namun, keistimewaan ini bakal segera dicabut dari Trump setelah Joe Biden resmi dilantik sebagai presiden AS, 20 Januari 2021.
Selama menjabat presiden, unggahan akun ini tak akan langsung diblokir oleh Twitter meski melanggar ketentuan penggunaan. Setelah lengser, akun Trump akan ditindak sama seperti akun lainnya jika membuat unggahan yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kekerasan.
Lalu, kenapa Twitter memberikan keistimewaan ini kepada para pemimpin dunia, ya?
Twitter berpendapat publik berhak tahu dan mendiskusikan pernyataan dan tindakan pejabat publiknya. Kebijakan ini diberlakukan sejak Juni 2019.
Meski demikian, pejabat publik tak bisa asal ngetweet. Jika dianggap melanggar ketentuan, Twitter dapat memberi pembatasan semisal: pengguna tak bisa memberi like, atau harus memberi komentar saat me-retweet.
Atas pertimbangan itu Twitter tak langsung menghapus tweet yang melanggar ketentuan.
Namun, jika pelanggaran bersifat ringan, Twitter akan memberi catatan dan rujukan ke informasi yang sesungguhnya.
Jika sebuah tweet dianggap mempromosikan kekerasan dan tindakan ilegal lainnya, Twitter akan menyembunyikan tweet tersebut, tapi pengguna masih bisa memilih untuk melihatnya.
Dan jika sebuah cuitan mengajak melakukan kekerasan ke suatu kelompok atau individu, terlampau menyesatkan, atau melanggar ketentuan lain yang dianggap serius, Twitter akan menghapus unggahan tanpa notifikasi.
Ini sempat terjadi ketika Trump mengklaim bahwa obat Covid-19 telah ditemukan, Juli 2020 lalu.
Apa saja syarat agar sebuah akun bisa mendapatkan keistimewaan ini?
- Akun tersebut terverifikasi.
- Mempunyai lebih dari 100 ribu pengikut.
- Akun tersebut dimiliki oleh pejabat lokal, nasional, dan supra-nasional sebuah negara. Atau:
- Dimiliki oleh kandidat atau calon potensial sebuah lembaga negara.
Sumber: About public-interest exception on twitter (help.twitter.com)/Satya Adhi
