detakhukum.id, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya kerap diframing dengan kasus korupsi saat tengah menggelar agenda besar.
Hal tersebut menanggapi kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan caleg PDIP.
Partai berlambang banteng itu menggelar Rakernas I satu hari sebelum pelaku ditangkap.
Djarot menyinggung ada politisasi hukum telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).
Dia menyinggung pula operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap kader PDIP saat partai tengah mengadakan Kongres.
“Framing betul dan selalu setiap acara besar partai selalu ada framing begitu. Mulai ada Kongres, Rakernas, ada apa, maka ada yang katakan bahwa ini bentuk politisasi hukum,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (13/1). Seperti ditulis Merdeka.
Djarot menuding hal tersebut karena merasa PDIP dipojokkan dengan penangkapan oleh KPK.Disebut-sebut Saeful dan Doni merupakan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dia juga mengungkit upaya penyelidik KPK yang akan memeriksa dan menyegel ruangan Sekjen Hasto Kristiyanto di DPP PDIP.
“Makanya kita pertanyakan pada saat bayangkan besok kita melakukan rakernas paginya mereka datang, tanpa ada ekspose dan kemudian tanpa dibekali surat pemberitahuan.Padahal kita semua lagi persiapan untuk rakernas”, kata Djarot.
“Nah hal-hal seperti ini berarti kan memang ada dugaan-dugaan yang mengarah untuk memframing dalam hal ini sekjen untuk memframing,” lanjutnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah membantah staf sekjen ditangkap KPK dalam kasus tersebut.Dia mengaku hanya ada dua staf Hasto.
“Staf pak sekjen itu,yang utama saya tahu itu cuma dua staf melekat itu namanya Muhamad Darwin,kalau sekertariat namanya Adi.Itulah staf Sekjen DPP PDIP Bapak Hasto Kristiyanto,”katanya.(Red)
