detakhukum.id, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperpanjang masa jabatan sebanyak 410 kepala desa atau kades.
Penyerahan SK perpanjangan masa Jabatan kades SeKabupaten Bogor, berlangsung di gedung laga satria pakansari Cibinong, kamis (30/5/2024) pekan lalu, yang dihadiri oleh, PJ Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, Ketua DPRD Rudi Susmanto, Perkopinda, dan Para Camat, se kabupaten Bogor.
Bupati Bogor dalam sambutan menyampaikan, perpanjangan kepala desa itu sesuai dengan hasil revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sebagaimana kita ketahui bersama tentang perubahan UU Nomor 6 tentang desa terkait masa jabatan, yang sebelumnya 6 Tahun menjadi 8 Tahun, serta dapat menjabat paling banyak dua periode.
Oleh karena itu tentu diharapkan perpanjangan masa jabatan ini, dan pemberian SK kepada 413 kepala desa, akan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi Kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor khususnya, untuk melaksanakan visi/ misi nya, pada saat pencalonan nya dulu.
Untuk mengelola pemerintahan di desanya, harus melaksanakan aktivitas pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pengembangan ekonomi desa yang lebih maju.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan kepercayaan penuh Kepada Desa untuk mengelola anggaran dari berbagai sumber baik itu dalam bentuk, dana desa, bantuan keuangan bagi hasil pajak, dan Retribusi Daerah , Alokasi Dana Desa, termasuk bonus produksi, dan khusus di Kabupaten Bogor ini ada yang namanya dana stimulan samisade 1 miliar satu desa yang tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama karena tidak ada desa di Indonesia yang mendapatkan anggaran sebesar ini, ujar Asmawa Tosepu.
Mudah-mudahan untuk 2025 pun masih bisa terus kita lanjutkan, dengan kewenangan yang demikian besar maka perlu sumber daya aparat desa, yang kompeten, profesional, terlebih undang-undang desa yang baru juga sudah mengatur, terkait. dengan rencana kenaikan dana desa sehingga harus dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparatur Pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa, agar mampu mengemban tanggung jawab dan amanah besar ,yang sifatnya transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, penganggaran pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban agar dapat integritas Pemerintah desa semakin baik, terkait dengan bagaimana kita memajukan bumdes, galilah potensinya, dukung perekonomian warga, jaga kelestarian lingkungan, yang berkelanjutan, manfaatkan teknologi digital.
Asmawa mengingatkan terkait Pemilukada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, saya minta semua aparat netral, perlu mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Saya minta untuk kali ini mari jaga polarisasi terutama jangan sampai kepala desa terlibat politik praktis, utamakan semua program-program diselesaikan baik itu sifatnya nasional provinsi kabupaten termasuk yang ada di kecamatan, pesan Asmawa.
Semantara itu, menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, berharap besar ke pada 413 kepala desa yang baru saja mendapatkan SK Perpanjangan, agar dapat menjadi titik tengah dalam masyarakat, betul betul menjadi netral dalam menghadapi pilkada yang akan datang pada November 2024. (Supandi)
