detakhukum.id, Makassar – Rudy Djamaluddin mendapat tugas berat usai dilantik menjadi Pj Wali Kota baru, salah satu persoalan yang menjadi fokus perhatiannya yaitu penularan virus corona (Covid-19) yang masih tinggi.
Pihaknya menginstruksikan jajaran perangkat pemerintah termasuk camat hingga lurah untuk bersama-sama menuntaskan masalah Covid-19.
Mereka yang tidak mampu bekerjasama diancam akan dicopot dari jabatannya.
“Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan, kalau ada camat, lurah, yang tidak berdiri di belakang kita bersama-sama untuk melawan Covid-19, ya kita cari orang yang berada di belakang kita untuk bersama-sama melawan Covid-19,” ujar Rudy setelah dilantik di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Jumat (26/6/2020).
Rudy belum memberikan penjelasan secara detail terkait program kerja untuk memutus mata rantai virus corona di Makassar.
Pihaknya hanya mengisyaratkan masalah tersebut dapat selesai dengan kerja bersama semua pihak.
“Program kita, yang pertama, kita akan bersatu padu melawan Covid-19, kita akan menyusun strategi-strategi. Insya Allah dalam beberapa hari mendatang kita bisa tunjukkan apa yang bisa akan kita lakukan,” katanya.
Berdasarkan catatan, sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk menekan penularan Covid-19.
Di antaranya sempat melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama dua tahap, tepatnya 24 April sampai 22 Mei.
Namun di penghujung kebijakan berakhir, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah meminta pelaksanaannya dilonggarkan dengan pertimbangan untuk tetap menjaga perekonomian daerah.
Secara otomatis, seluruh aktivitas kembali bergulir termasuk tempat usaha yang menyedot pengunjung.
Dampaknnya, kasus Covid-19 di Makassar langsung naik signifikan hingga pernah mencapai lebih 200 kasus baru dalam sehari.
