detakhukum, Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan wabah virus corona( Covid- 19) sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional itu tercantum dalam Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid- 19 Sebagai Bencana Nasional.
Presiden Joko Widodo menandatangani keppres tersebut pada Senin( 13/ 4/ 2020). Setidaknya, ada 4 poin dalam Keppres tersebut.
” Menyatakan bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Covid- 19 sebagai bencana nasional,” bunyi poin awal Keppres tersebut.
Dalam keppres diatur jika penanggulangan bencana nasional akibat Covid- 19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 atau sesuai dengan Keppres No 7 Tahun 2020 sebagaimana diganti dengan Keppres No 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah.
Gugus Tugas Penanganan Covid- 19 diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana( BNPB) Doni Monardo yang dibantu dengan 2 orang wakil, ialah Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta Asisten Operasi Kapolri.
Dalam poin ketiga, Presiden Jokowi menetapkan kalau gubernur, bupati, serta wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 di daerah.
Dalam menetapkan kebijakan di daerah masing- masing, para kepala daerah wajib memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat terkait penanganan Covid- 19.
Jumlah penderita positif corona di Indonesia sampai Senin( 13/ 4/ 2020) menggapai 4. 557 orang. Dari jumlah tersebut, 399 meninggal dunia, serta 380 pasien dinyatakan sembuh.
Juru bicara pemerintah khusus penanganan Covid- 19 Achmad Yurianto berkata terjadi akumulasi sebanyak 316 kasus positif dibanding hari sebelumnya.
” Sebagian besar dari yang meninggal dunia dari kelompok usia ke atas dengan penyakit bawaan,” kata Yuri. (cnn)
