detakhukum.id, Jakarta – Video penindakan Satpol PP atas skater di trotoar kawasan Jl. M.H. Thamrin, jakarta, viral di media sosial. Publik pun melontarkan beragam opini merespons peristiwa tersebut. Ada yang mendukung tindakan Satpol PP, ada pula yang menilai berlebihan.
Satpol PP sebut para skaters langgar protokol kesehatan.
“Karena pada saat patroli, anggota Satpol PP itu mendapati kegiatan teman-teman yang menggunakan skateboard itu bermain di trotoar tanpa menggunakan masker, berkerumun dan sebagainya. Sebenarnya kita ingin berikan edukasi supaya yang dibawa ini bisa ingatkan kepada teman-temannya.” Arifin, Kepala Satpol PP DKI Jakarta (kompas,4/3/2021).
Buntut kejadian ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang perwakilan skaters untuk berdiskusi di Balai Kota Jakarta dan mencapai sejumlah kesepakatan, Kamis (4/3/2021).
Ada 7 poin kesepakatan dari diskusi tersebut:
- Tidak ada larangan bermain skateboard di trotoar Jakarta.
- Tidak ada aturan yang mengizinkan penyitaan skateboard oleh petugas kecuali jika papannya digunakan untuk tindak kejahatan.
- Beberapa skatepark di Jakarta akan direvitalisasi.
- Wajib mengutamakan pejalan kaki saat bermain skateboard.
- Wajib mentaati protokol kesehatan.
- Dilarang melakukan pelecehan seksual terhadap pejalan kaki.
- Ikut membantu Jakarta lebih maju dan baik lagi.
Jakarta punya sejumlah skatepark, tapi dianggap belum cukup.
Jakarta punya sejumlah wahana bermain skateboard, diantaranya Kalijodo Skatepark, Skatepark Dukuh Atas, Skatepark Flyover Pasar Rebo, dan Skatepark Flyover Slipi. Namun, fasilitas skatepark di Jakarta dianggap belum mewadahi.
“Kayak [skatepark] di Dukuh Atas, misalnya, itu seberapa besar, sih [tempatnya]. Yang main skateboard kan enggak cuma 10-20 doang. Bisa sekali main, apalagi kalau sudah akhir pekan, yang dari daerah lain [datang].” Tomi Boi (Skater).
Masalahnya, Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa trotoar hanya boleh digunakan untuk pejalan kaki.
“Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.”Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 34 ayat 4.
sumber: Kompas, Tribun, Narasi.
