detakhukum.id, Bogor – Wali Kota Bogor, Bima Arya menekankan tiga hal kepada pemerintah sebelum program vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara nasional. Pertama adalah sosialisasi dan edukasi. Kedua, target dan ketiga, teknis simulasi pemberian vaksin.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Webinar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang mengusung tema Vaksinasi Aman, Masyarakat Sehat di ruang kerjanya Balai Kota Bogor, Kamis (3/12/2020).
“Sebelum pemberian vaksin kepada warga, yang utama adalah pemberian pemahaman, sosialisasi edukasi tentang vaksin kepada warga. Hal ini sempat saya sampaikan ke Bapak Presiden saat simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal pertengahan November kemarin. Karena jangankan vaksin, hingga hari ini masih ada warga yang tidak percaya bahwa Covid-19 itu nyata dan ada. Data di Kota Bogor, 19 persen tidak percaya adanya Covid-19 dan 50 persen yang ragu-ragu. Jadi menurut saya, vaksin paling menentukan adalah pemahaman warga tentang vaksin,” papar Bima Arya.
Bima Arya membagi tiga kategori warga yang enggan diberi vaksin, yakni ada warga yang tidak ingin diberi vaksin karena tidak percaya bahwa Covid-19 itu ada dan nyata, ada juga karena alasan keagamaan dan ada juga karena takut, tidak percaya bahwa vaksin itu aman. Untuk itu, diperlukan edukasi dan pemahaman yang baik agar warga dapat memberi respon yang positif.
“Untuk sosialisasi dan edukasi, kita tidak sendiri tetapi harus berkolaborasi, sebagai contoh perlunya keterlibatan para tokoh agama dan tenaga medis. Jadi, aspek pertama adalah sosialisasi,” kata wali kota.
Selanjutnya adalah menentukan target siapa saja yang diberikan vaksin. Berdasarkan data, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor telah menetapkan target penerima vaksin yang difokuskan pada warga usia produktif, kisaran 17 – 59 tahun.
