detakhukum.id, Jakarta – Komisi II DPR tidak sepakat jika Sirekap dijadikan dasar penetapan pasangan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada serentak 2020. Ketersediaan listrik dan jaringan internet di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi kendala. Selain itu, DPR khawatir terjadi manipulasi data.
Daftar isi
Apa itu Sirekap?
Secara umum, sistem ini menggantikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), yang dulu diterapkan pada pemilu 2019.
Apa bedanya Situng dan Sirekap?
Sirekap sistemnya bekerja dengan memfoto dokumen pleno pencatatan hasil menggunakan smartphone lalu dikirimkan ke pusat data KPU langsung dari TPS atau di titik terdekat yang memiliki akses internet.
DPR ogah Sirekap buatan KPU jadi rujukan hasil Pilkada
Kamis (12/11/2020), rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR menyepakati Sirekap hanya menjadi uji coba dan pembanding dari hasil hitung manual, juga sarana publikasi hasil penghitungan suara Pilkada serentak 2020.
Penghitungan dan rekapitulasi manual tetap menjadi basis penentuan hasil pilkada.
Penyebabnya:
- Ketentuan mengenai rekapitulasi elektronik belum cukup disimulasikan dengan optimal, sehingga kredibilitas maupun kemampuannya untuk dijadikan basis penentuan hasil pilkada masih dipertanyakan.
- Dari 270 daerah pemilihan, belum seluruhnya memiliki infrastruktur jaringan internet. Sehingga hasil perhitungan suara melalui digital di daerah ini rentan dimanipulasi.
- Sebagian penyelenggara pemilu di daerah belum cakap dalam mengoperasikan aplikasi Sirekap.
“Kalaupun Sirekap diberlakukan, tidak berarti hitung manual di TPS dihapus. Bedanya hasil perhitungan di TPS langsung terkirim ke pusat data KPU. Untuk mengantisipasi kerumunan, KPU bisa menerapkan live streaming penghitungan dan rekapitulasi suara, live streaming juga bisa jadi jaminan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dan meminimalisir kecurangan.” Titi Anggraini, Perluden (13/11/2020).
